TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menilai bahwa utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, akan menjadi masalah baru dalam pengelolaan fiskal di Indonesia.
Dalam laporan yang bertajuk Spending for Better Results, Bank Dunia menyebut utang BUMN harus menjadi perhatian lantaran pemerintah Indonesia semakin bergantung kepada BUMN untuk proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat pula sejumlah penugasan lain berupa subsidi bahan bakar.
Ketergantungan pemerintah kepada BUMN itu membuat total utang BUMN non-finansial mencapai 6,5 persen dari PDB pada 2019. Total utang tersebut meningkat 1,5 poin persentase dari posisi pada 2017.
Sebagai catatan, Bank Dunia menilai Bank Indonesia memiliki data utang BUMN non-keuangan yang belum lengkap. Pasalnya, Bank Indonesia tidak menggunakan laporan keuangan BUMN untuk menghasilkan data tersebut.
Berdasarkan paparan pemerintah, kewajiban kontingensi secara eksplisit dalam bentuk jaminan pinjaman kepada BUMN mencapai 1,4 persen dari PDB per akhir 2019.
